Menu

Didik Pomadi S Didik Pomadi S Author
Title: Ketentuan Baru PPH Pengalihan Hak Atas Tanah dan/atau Bangunan
Author: Didik Pomadi S
Rating 5 of 5 Des:
Dalam pelaksanaan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor : 71 tahun 2008 tentang Pembayaran PPH Pengalihan Hak Atas Tanah dan/atau Bangu...



Dalam pelaksanaan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor : 71 tahun 2008 tentang Pembayaran PPH Pengalihan Hak Atas Tanah dan/atau Bangunan telah diterbitkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor : PER-28/PJ/2009 tertanggal 20 April 2009.

Dimana dalam PER-28/PJ/2009 ditegaskan bahwa : wajib pajak badan termasuk koperasi yang usaha pokoknya melakukan transaksi pengalihan Hak Atas Tanah dan/atau Bangunan yang :

a. Melakukan pengalihan Hak Atas Tanah dan/atau Bangunan sebelum tanggal 1 Januari 2009, dan atas pengalihan hak tersebut belum dibuatkan akta, keputusan, perjanjian, kesepakatan, atau risalah lelang oleh pejabat berwenang, dan

b. Penghasilan atas pengalihan hak tsb poin (a) telah dilaporkan dalam SPT Tahunan PPh tahun pajak yang bersangkutan dan PPh atas penghasilan tsb telah dilunasi dan dihitung berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah nomor 48 tahun 1994 dan terakhir diubah dengan Peraturan Pemerintah nomor 79 tahun 1999.

Maka atas penghasilan dari pengalihan Hak Atas Tanah dan/atau Bangunan yang telah memenuhi ketentuan diatas
TIDAK dikenakan PPH berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor : 71 tahun 2008 yang dibuktikan dengan "SURAT KETERANGAN BEBAS PEMBAYARAN PPH BERSIFAT FINAL"

Surat keterangan tersebut diperoleh dengan cara mengajukan permohonan tertulis ke Kantor Pelayanan Pajak dimana WP terdaftar dengan dilampiri daftar tanah dan/atau bangunan yang PPh nya telah dilaporkan dalam SPT Tahunan PPh dengan menggunakan format yang telah ditentukan.

Untuk mendownload peraturan dan contoh format permohonan dapat diklik disini



Artikel terkait :
- Perlakuan Pajak Jasa Outsourcing
- Perubahan PPh 21 Ditanggung Pemerintah Usaha Tertentu
- PPh 21 Karyawan ber-NPWP & Tidak Ber-NPWP
- Pengguna Sunset Policy Bukan Fokus Audit Pajak
- PPh 21 Ditanggung Pemerintah - 2009
- Revaluasi Aktiva Tetap - 2009
- Pengisian Faktur Pajak Standar
- Wacana Potongan PPh 21 Masuk Gaji Karyawan
- Perlakuan Dividen Yang Diterima WP-OP DN
- Aturan Bebas Pajak untuk Hibah, Sumbangan & Beasiswa
- Petunjuk Pencatatan Wajib Pajak Orang Pribadi
- Badan Hukum Pendidikan Dapat Insentif Pajak
- Aturan Fiskal Untuk Pilot dan Pelaut
- TKI Tidak Dipungut Pajak Penghasilan
- Pendaftaran NPWP Bagi Anggota Keluarga
- Sunset Policy Diperpanjang Hingga 28 Februari 2009
- Cross Check SPT Dengan Data Kepemilikan Mobil
- Ke Luar Negeri Tanpa NPWP Kena Fiskal LN
- Resume Ketentuan UU No.36 Tahun 2008
- PPh Final RSH Menjadi 1% Mulai 1 Januari 2009
- PPh 21 Penghasilan Tidak Teratur
- Perubahan UU PPH (Jilid 3)
- Pajak Usaha Jasa Konstruksi
- Perubahan UU PPH (Jilid 2)
- Perubahan UU PPH (Jilid 1)
- Tatacara perubahan/pemindahan NPWP/PKP
- PPh 21 pegawai mulai kerja pd tahun berjalan
- Cara Penghitungan PPh 21
- PPh 21 karyawan tidak ber-NPWP
- PTKP Tahun 2009

About Author

Advertisement

Post a Comment Blogger

  1. Mohon penjelasan ttg pemungutan pajak daerah dan retribusi daetah pajak tanah urug dan tanah timbun. Apakah tanah keruk di kenakan pajaknya dan hasil kerukan tsb untuk menimbun lokasi lain bagaimana pula pajaknya apakah dua2nya kena pajak terimakasih.

    ReplyDelete
  2. @Sapon : Terkait dengan ketentuan pajak daerah mungkin anda dapat menghubungi pemda setempat, hal ini karena peraturan daerah berbeda untuk tiap tiap daerah. Demikian penjelasan saya, salam.

    ReplyDelete

 
Top