Menu

Aini Shalehah Aini Shalehah Author
Title: Penyampaian Surat Pemberitahuan Elektronik
Author: Aini Shalehah
Rating 5 of 5 Des:
Pemerintah kembali menerbitkan Peraturan Direktur Jendral Pajak Nomor  PER - 01/PJ/2017 perubahan atas Peraturan Direktur Jenderal ...



Pemerintah kembali menerbitkan Peraturan Direktur Jendral Pajak Nomor PER - 01/PJ/2017 perubahan atas Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER03/PJ/2015 tentang Penyampaian Surat Pemberitahuan Elektronik; 

Dimana dalam Peraturan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Aplikasi Surat Pemberitahuan atau SPT Elektronik adalah perangkat lunak yang dapat digunakan untuk membuat SPT Elektronik baik yang disediakan oleh Direktorat Jenderal Pajak maupun penyedia layanan SPT Elektronik.

2. SPT Masa Elektronik wajib disampaikan oleh Wajib Pajak yang:
  • Terdaftar di KPP Madya, KPP di lingkungan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Khusus, dan KPP dilingkungan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Wajib Pajak Besar; dan/atau
  • sudah pernah menyampaikan SPT Masa Elektronik.
3. Wajib Pajak harus melampirkan keterangan dan/atau dokumen yang disyaratkan dalam SPT Elektronik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan, dengan cara:
  • menyampaikan dalam format Portable Document Format (PDF) dalam satu file, dalam hal SPT Elektronik disampaikan secara langsung, melalui pos, atau melalui perusahaan jasa ekspedisi/kurir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (5) huruf a, huruf b, dan huruf c; atau
  • mengunggah, dalam hal SPT Elektronik disampaikan melalui saluran tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (6).
4. Batas waktu penyampaian SPT Elektronik mengikuti ketentuan batas waktu penyampaian SPT sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.

5. SPT Elektronik Wajib Pajak telah lengkap dalam hal:
  • data elemen SPT Elektronik; dan
  • keterangan dan/atau dokumen yang harus dilampirkan dalam SPT Elektronik, telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.
6. Berdasarkan penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (l), atas SPT Elektronik yang disampaikan dengan cara langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (5) huruf a berlaku ketentuan sebagai berikut:
  • kepada Wajib Pajak diberikan bukti penerimaan dalam hal SPT Elektronik dinyatakan lengkap; atau
  • KPP mengembalikan SPT Elektronik beserta lembar penelitian dalam hal SPT Elektronik dinyatakan tidak lengkap.
7. Dalam jangka waktu 30 hari terhitung sejak surat permintaan kelengkapan SPT Elektronik diterbitkan, Wajib Pajak harus menyampaikan kelengkapan SPT Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ke KPP.

8. Dalam hal Wajib Pajak menyampaikan kelengkapan SPT Elektronik dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (5), tanggal penyampaian SPT Elektronik adalah tanggal Bukti Penerimaan Elektronik

9. Dalam hal Wajib Pajak melakukan pembetulan atas SPT Elektronik yang telah disampaikan, pembetulan SPT tersebut harus disampaikan dalam bentuk SPT Elektronik.

10. Dalam hal SPT Elektronik yang disampaikan oleh Wajib Pajak merupakan SPT dengan status Lebih Bayar dengan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak, jangka waktu penyelesaian permohonan pengembalian dihitung sejak tanggal SPT Elektronik diterima lengkap.

11. Tata cara dan prosedur penyampaian SPT Elektronik:
  • secara langsung, melalui pos, atau perusahaan jasa ekspedisi/kurir;
  • melalui laman Direktorat Jenderal Pajak;
  • melalui Penyalur SPT Elektronik;
  • melalui jaringan komunikasi data yang terhubung khusus antara Direktorat Jenderal Pajak dengan Wajib Pajak; dan
  • melalui saluran lain yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak berupa Formulir SPT Digital,
Dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini. 

12. Pada saat berlakunya Peraturan Direktur Jenderal ini, Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-03/PJ/2015 tentang Penyampaian Surat Pemberitahuan Elektronik, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

13. Peraturan Direktur Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.


Untuk download Peraturan ini, klik DISINI
DONASI PAJAK KITA, klik DISINI 

Artikel terkait :


About Author

Advertisement

Post a Comment Blogger

 
Top